Pemberantasan Korupsi: Sebuah komitmen yang tidak jelas

Menumpas korupsi di ibu kota Provinsi Papua Barat, aparat penegak hukum terkesan lebih mengamankan citra positif ketimbang memutus modus rantai koruptor.

Tahun 2009 yang baru terlewati sebulan lalu telah meninggalkan sejumlah catatan penting yang menjadi PR bagi tegaknya supremasi hukum di kota Manokwari. Tahun kemarin telah menjadi rahasia umum, rentetan kasus korupsi yang berhasil di publikasikan ke masyarakat seperti, dugaan penyalahgunaan Dana Program Nasional [Prona -BPN], dana Block Grand Tahun 2005, APBD Manokwari 2008, DAK Manokwari 2007, Dana Bantuan Gempa 2008, anggaran BLT bagi RTS serta masih juga di sektor lain seperti kasus rehab aula STIH Manokwari.

Proses tindak lanjut perkara - perkara diatas dalam perkembangannya ada yang sampai ketingkat vonis oleh majelis hakim namun ada yang belum. Pertanyaannya yaitu sejauh mana komitment aparat penegak hukum dalam menumpas kasus korupsi di kalangan aparatus birokrat terhormat? apakah menunggu bukti atau keterangan saksi yang belum lengkap akan menjadi alasan pembenar? ataukah ada kehendak lain dari upaya penegakan supremasi hukum [law enforcement] di kota tercinta ini? pertanyaan yang beragam karena beragam alternatif.

Ironisnya potret pemberantasan korupsi saat ini masih lamban, terkesan aparat penegak hukum lebih mengamankan citra positif ketimbang memutus modus rantai para koruptor. Pemberantasan korupsi idealnya yang di harapkan masyarakat adalah terungkap seutuhnya serta adanya sanksi yang memberi efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulang dan kepada bukan pelaku untuk tidak melakukan perbuatan korupsi.

Banyak alih di Daerah ini mulai dari aparat birokrasi, politisi hingga penegak hukum berkomitment untuk memberantas korupsi, akan tetapi komiten – komitmen tersebut seakan bertampuk di agenda-agenda kebijakan yang tidak jelas. Upaya menyeret koruptor ke meja hijau (Pengadilan Negeri) memang telah di lakukan namun lebih menyentuh pada perkara-perkara biasa, perlu di ingat bahwa kejahatan korupsi termasuk extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa. Modus yang luar biasa sangat di perlukan cara yang juga luar biasa untuk membongkar kejahatan tersebut. Perbedaan koruptor dengan maling (pencopet/pencuri) yaitu, maling menggunakan keahlian menggelabui pemilik barang yang akan di rampok, sedangkan koruptor mencuri menggunakan power atau jabatan yang di sandang, ini di perlukan cara-cara khusus yang tersendiri untuk mengungkap. Faktanya, menjadi sangsi sejauh mana skill dan kapabilitas mereka para aparat yang menjadi tumpuan dalam membongkar praktik-praktik perilaku koruptif.

Menanggulangi kejahatan korupsi juga tidak hanya tugas institusi judikatif, akan tetapi Legislatif di Daerah juga mestinya punya andil. Undang-undang memberi kewenangan kepada DPRD untuk menjalankan ketiga fungsi (fungsi budget, fungsi legislasi dan pengawasan) salah satunya pengawasan check and balance system di dalamnya terdapat hak angket, hak interpelasi dan menyatakan pendapat, fungsi ini terlihat mandul, sulit untuk di pastikan anggota DPRD terhormat ini miliki kualitas dan kapabilitas yang memadai ataukah tidak ? sebagai wakil rakyat mestinya bisa bekerja untuk rakyat secara profesional.  

Kota ini dalam perkembangannya saat ini menjadi daerah yang berperingkat dalam hal kejahatan korupsi, bukan prestasi olahraga (Perseman Manokwari harus bermain imbang dengan Persiram di stadion sanggeng). Ini memalukan tetapi terkesan dirasa menyenangkan, salah seorang akademisi dari STIH Manokwari dalam pernyataannya mengatakan Gubernur gagal memberantas Korupsi sehingga Papua Barat raih peringkat ke lima korupsi terbesar di Indonesia (Cahaya Papua 24/1).

Menjadi solusi ke depan, secara pribadi menilai mungkin terlalu muluk jika ada wacana perlunya di bentuk tim khusus pemberantasan korupsi yang langsung di pimpin seorang kepala Daerah, akan tetapi menanggulangi kejahatan korupsi bisa di mulai dari pertama, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pengalokasian anggaran, kedua, merombak mekanisme pemerintahan yang ada termasuk institusi atau badan pengawas keuangan internal pemerintah daerah, prosesnya bisa langsung terkait dengan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara keseluruhan. ketiga, DPRD bisa membentuk pansus yang langsung bisa memanggil guna di mintai keterangan setiap SKPD yang mengelolah anggaran Daerah. keempat,  Kepala Daerah bisa membentuk tim audit kekayaan pejabat Daerah dengan mengacu pada indikator penghasilan. kelima, pemerintah segera membentuk pengadilan Tipikor dan Rutan Narapidana Korupsi di Papua Barat. Keenam, Institusi kejaksaan (Seksi tindak pidana khusus dan Intel) sudah harus di dukung dengan keahlian tersendiri untuk masuk ke kasus – kasus besar peyelewengan anggara-anggaran Daerah termasuk Dana Otsus. Tugas ini di perlukan cara tersendiri karena berhadapan dengan otoritas pemegang kekuasaan di jajaran pemerintah daerah, hasil temuan wajib di gelar dalam jumpa pers agar memuaskan publik. Ketuju, Irwil (Inspektorat wilayah) dan BPK – RI harus miliki startegi tersendiri dalam melakukan pemeriksaan terhadap setiap SKPD  yang mengelolah setiap anggaran daerah, mekanisme inpeksi ke SKPD dalam bentuk apa saja, baik lewat surat pemberitahuan maupun tanpa surat pemberitahuan tetap di benarkan sepanjang  mengacu pada mekanisme undang-undang.[s_bnd].  

Oleh : mon_simon.bnd

Penulis sebagai volunteer LP3BH Manokwari

Artikel

17 Agustus 2010

Gong Pesta Pemilukada [Pemilihan Umum Kepala Daerah] periode 2010 - 2015 mulai bertabuh, para kontestan pemilukada khususnya incumbent ... Selanjutnya

12 Agustus 2010

Kota Kaimana, Provinsi Papua Barat ternyata bukan hanya melegenda dengan lagunya “Senja Di Kaimana”. Keindahan lautnya men ... Selanjutnya

7 Juni 2010

Perubahan iklim merupakan masalah lingkungan global yang paling banyak menyita perhatian saat ini. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup ... Selanjutnya

14 Mei 2010

Carmel Budiardjo* Indonesia is these days praised as a success story among the countries of Southeast Asia, with growth figures that comp ... Selanjutnya

3 Mei 2010

Ada dua faktor kendala bagi pencapaian pembangunan responsif gender. Kedua faktor tersebut adalah aspek hukum dan politik serta aspek sosi ... Selanjutnya