Jaringan Advokasi LSM Papua Barat

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Dalam menjabarkan visi dan misi yang diemban, maka LP3BH menetapkan beberap tujuan yang akan dilaksanakan, antara lain :

• Melakukan pelayanan hukum dengan porsi litigasi dengan memfasilitasi pemberian bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya bagi masyarakat.
• Mengemban tugas di bidang non-litigasi, dengan memfasilitasi penanganan kasus yang berdimensi struktural, terutama kasus-kasus pidana (yang mengandung pelanggaran HAM), kasus perburuhan, lingkungan hidup dan tanah.
• Menyelenggarakan penelitian dan studi yang bersifat empiris-partisipatoris terhadap nilai-nilai sosial-budaya, politik dan ekonomi dalam masyarakat, terutama guna mendukung penyelenggaraan aktivitas pelayanan bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya.
• Menyelenggarakan upaya-upaya pelatihan dan penyadaran hukum yang akomodatif dalam rangka mengembangkan sumber daya hukum pada semua tingkatan atau lapisan masyarakat.
• Mengamati dan berupaya mengkaji serta melakukan refleksi terhadap instrumen-instrumen hukum yang berlaku bagi kepentingan pembaharuan hukum di Indonesia.

Sasaran :

Sasaran dari pelayanan yang diberikan oleh LP3BH lebih ditujukan kepada:

• Masyarakat sipil dalam arti luas;
• Masyarakat adat di Papua;
• Kelompok minoritas secara politis, kultural dan ekonomi
• Pemerintahan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil

Strategi Pelayanan

LP3BH dalam melakukan penguatan masyarakat sipil (civil sosiety), termasuk di dalamnya masyarakat adat dan
masyarakat minoritas strategi yang ditempuh :

• Peningkatan sumber daya Hukum, HAM dan Demokrasi melalui penelitian, pengkajian dan pengemabngan bantuan hukum.
• Pemberdayaan pembangunan dan pendidikan publik untuk mendorong terwujudnya sistem tata pemerintahan yang akuntabilitas.
• Melakukan upaya-upaya advokasi untuk mendukung kedua strategi tersebut.

Spesifikasi program

Divisi Pendidikan dan Advokasi Masyarakat :

• Mengorganisir kegiatan untuk merancang model pendidikan publik berbasis masyarakat; seperti pendidikan hukum kritis bersama masyarakat.
• Memfasilitasi diskusi Tokoh Masyarakat, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM tentang kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil (adat).
• Mengangkat kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM di Manokwari dan Papua secara umum.

Divisi Pelayanan Bantuan Hukum :

• Melayani pengaduan masyarakat dalam upaya mencari keadilan melalui proses litigasi atau suatu kasus.
• Memberikan konsultasi, advis, negosiasi dan mediasi perkara/kasus tertentu

Divisi Informasi dan Penerbitan :

• Melakukan desiminasi dan sharing informasi sebagai media pendidikan publik pada masyarakat.
• Membangun jaringan kerjasama baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
• Mengembangkan sistem data base untuk pengelolaan informasi Hukum, HAM dan pembangunan serta layanan perpustakaan internal LP3BH.

Divisi Advokasi Perempuan & Anak :

• Melakukan penguatan kepada kelompok-kelompok perempuan untuk penyadaran kritis.
• Melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
• Mengupayakan perubahan kebijakan yang mendiskrimasikan perempuan.