LP3BH manokwari

Visi dan Misi LP3BH

Visi :   Teciptanya kelompok-kelompok sipil (adat)  yang penuh keberdayaan dan mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi serta kesetaraan gender yang berkesinambungan berdasarkan hukum.

Misi :

·         Meningkatkan usaha-usaha penegakkan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pemanfaatannya secara berkelanjutan, luas dan merata.

·         Mendukung usaha-usaha pemberdayaan masyarakat dan kelompok-kelompok terkait, yang memiliki kepedulian terhadap penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi.

·         Mendukung upaya penelitian, pengkajian dan pengembangan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdimensi hak asasi manusia.

·         Mendorong kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka perlindungan HAM dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis masyarakat adat

·         Menggalang dukungan dana terhadap program-program LP3BH.

Prinsip dan Motto LP3BH

Prinsip :       Prinsip LP3BH dilandasi atas 5 lima) kata kunci yaitu; Penegakan Hukum, Perlindungan  HAM, Demokrasi, Transparansi dan Penguatan Rakyat Sipil, masing-masing diartikan sebagai berikut :

1.       Penegakan Hukum; pemberian pelayanan litigasi dan non-litigasi baik berupa konsultasi hukum, praktek pengacara untuk penangan perkara dari klien, pendidikan hukum kritis untuk masyarakat sipil.

2.       Perlindungan HAM; Bersama NGO lokal di Manokwari, Jaringan Nasional dan Internasional melakukan pembelaan (advokasi), melalui aktifitas litigasi maupun non litigasi untuk penanganan pelanggaran HAM di wilayah Regio Kepala Burung.

3.       Demokrasi; dalam pengambilan keputusan, LP3BH mengedepankan musyawarah dan mufakat, baik secara internal maupun dengan pihak lainnya dalam mengembangkan sikap dan moral kemanusiaan

4.       Transparansi; dalam menjalankan program, LP3BH berupaya bersikap terbuka terhadap konstituent dan stake holder.

5.       Penguatan Rakyat Sipil; LP3BH senantiasa berupaya memajukan masyarakat sipil termasuk di dalamnya masyarakat adat dan masyarakat minoritas melalui program pemberdayaan dan advokasi.

Motto :          Membangun Tatanan Kehidupan Sosial Kerakyatan Yang Konstitusional Atas Dasar Penghormatan Terhadap  Hak Asasi Manusia.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan :

Dalam menjabarkan visi dan misi yang diemban, maka LP3BH menetapkan beberap tujuan yang akan dilaksanakan, antara lain :

·         Melakukan pelayanan hukum dengan porsi litigasi dengan memfasilitasi pemberian bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya bagi masyarakat.

·         Mengemban tugas di bidang non-litigasi, dengan memfasilitasi penanganan kasus yang berdimensi struktural, terutama kasus-kasus pidana (yang mengandung pelanggaran HAM), kasus perburuhan, lingkungan hidup dan tanah.

·         Menyelenggarakan penelitian dan studi yang bersifat empiris-partisipatoris terhadap nilai-nilai sosial-budaya, politik dan ekonomi dalam masyarakat, terutama guna mendukung penyelenggaraan aktivitas pelayanan bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya.

·         Menyelenggarakan upaya-upaya pelatihan dan penyadaran hukum yang akomodatif dalam rangka mengembangkan sumber daya hukum pada semua tingkatan atau lapisan masyarakat.

·         Mengamati dan berupaya mengkaji serta melakukan refleksi terhadap instrumen-instrumen hukum yang berlaku bagi kepentingan pembaharuan hukum di Indonesia.

Sasaran :

Sasaran dari pelayanan yang diberikan oleh LP3BH lebih ditujukan kepada :

·         Masyarakat sipil dalam arti luas;

·         Masyarakat adat di Papua;

·         Kelompok minoritas secara politis, kultural dan ekonomi

·         Pemerintahan yang belum berpihak kepada masyarakat kecil

Strategi Pelayanan

LP3BH dalam melakukan penguatan masyarakat sipil (civil sosiety), termasuk di dalamnya masyarakat adat dan masyarakat minoritas strategi yang ditempuh :

·         Peningkatan sumber daya Hukum, HAM dan Demokrasi melalui penelitian, pengkajian dan pengemabngan bantuan hukum.

·         pemberdayaan pembangunan dan pendidikan publik untuk mendorong terwujudnya sistem tata pemerintahan yang akuntabilitas.

·         Melakukan upaya-upaya advokasi untuk mendukung kedua strategi tersebut. 

Spesifikasi program

Divisi Pendidikan dan Advokasi Masyarakat :

·         Mengorganisir kegiatan untuk merancang model pendidikan publik berbasis masyarakat; seperti pendidikan hukum kritis bersama masyarakat.

·         Memfasilitasi diskusi Tokoh Masyarakat, Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi dan LSM tentang kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat sipil (adat).

·         Mengangkat kasus-kasus yang berdimensi pelanggaran HAM di Manokwari dan Papua secara umum.

Divisi Pelayanan Bantuan Hukum :

·         Melayani pengaduan masyarakat dalam upaya mencari keadilan melalui proses litigasi atau suatu kasus.

·         Memberikan konsultasi, advis, negosiasi dan mediasi perkara/kasus tertentu

Divisi Informasi dan Penerbitan :

·         Melakukan desiminasi dan sharing informasi sebagai media pendidikan publik pada masyarakat.

·         Membangun jaringan kerjasama baik ditingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

·         Mengembangkan sistem data base untuk pengelolaan informasi Hukum, HAM dan pembangunan serta layanan perpustakaan internal LP3BH.

Divisi Advokasi Perempuan & Anak

·         Melakukan penguatan kepada kelompok-kelompok perempuan untuk penyadaran kritis.

·         Melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

·         Mengupayakan perubahan kebijakan yang mendiskrimasikan perempuan.