Pembentukan KODAM Bukan Suatu Keharusan

Manokwari- Setelah Provinsi Papua Barat terbentuk dengan ibukota di Manokwari, berbagai pihak mengharapkan adanya pembentukan Kodam baru di provinsi tersebut, mengingat luas wilayah Kodam XVII/Cenderawasih yang bermarkas di Jayapura sangat luas, apalagi dengan kondisi geografis yang sangat sulit dijangkau.

Rencana pembentukan Komando Daerah Militer (KODAM) di Papua Barat ini sendiri menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Papua, namun pembentukan Kodam tersebut juga bukan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan.  Hal ini dikemukakan oleh Pangdam XVII Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Hotman Marbun beberapa waktu lalu.

Pangdam dalam pandangannya mengatakan, pembentukan Kodam bukan merupakan suatu keharusan, bilamana terbentuknya suatu provinsi baru, hal ini memang berbeda dengan pembentukan Polda. Sebab pembentukan Kodam ini juga harus ditunjang dengan biaya yang besar, sehinggga pemerintah sebelum mendirikan Kodam sudah pasti harus melakukan kajian terlebih dahulu. 

Lebih lanjut, Pangdam dalam pandangannya mengatakan, untuk wilayah Papua dan Papua Barat sejauh ini dalam kondisi aman. Memang kata Pangdam ada beberapa gangguan Kamtibnas yang terjadi di wilayah Papua, namun semuanya itu masih sebatas kewajaran dan masih belum perlu untuk melakukan penurunan pasukan yang besar-besaran, seperti hanya demo sebagian masyarakat Papua yang menolak Otsus, sehingga pihak TNI sejauh ini masih sebatas mem-back-up POLRI. "Dua wiiayah ini masih aman, jadi TNI masih sebatas mem-back-up saja," tandasnya.

Kapolda Papua Irjen Polisi Bekto Suprapto mengatakan, untuk pembentukan Polda berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memang polisi itu mengikuti organisasi pemerintahan daerah, namun dalam pembentukan ini juga memerlukan biaya yang besar.

Kapolda juga menyinggung bahwa di Papua ini ada masalah terutama menyangkut pembentukan kabupaten pemekaran, karena dapat dilihat dari jumlah penduduk yang hanya mencapai 4000 jiwa, namun sudah meminta agar daerah tersebut dimekarkan. Sedangkan, kalau mengikuti petunjuk dari PBB, Polisi itu idealnya satu orang Polisi melayani 500 masya­rakat.

"Kalau pembentukan ini terus diikuti dengan pemben­tukan pemerintahan baru, bisa jadi satu Polres hanya diisi 8 anggota, kalau ini terjadi, Polres bentuk apa itu," ujarnya dengan sedikit canda, seraya mengatakan untuk pembentu­kan Polda Papua Barat, saat ini memang telah diusulkan.

Sedangkan, kalau menyangkut keamanan, Kapolda juga berprinsip yang sama dengan Pangdam, yakni untuk wilayah Papua dan Papua Barat tergolong aman. Me­mang ada beberapa daerah, menurut Kapolda tingkat kriminalitasnya agak tinggi, seperti di Jayapura, Timika dan Merauke. Sementara wilayah Papua Barat tingkat krimina­litasnya dalam setahun didominasi oleh kota Sorong dan disusul Manokwari. "Kalau hitungan seperti ini, jelas dua wiiayah ini kategori aman, apalagi untuk wiiayah Teluk Wondama, tingkat kriminalitasnya terjadi kalau dianalisa berjangka waktu 3 bulan itu pun satu tindak kriminalitas yang ter­jadi," tuturnya, seraya menambahakan sangat berterimakasih kepada masyarakat Papua yang tetap menginginkan zona damai.(mp

Komentar

Memberikan Komentar

Nama :

Komentar : 250 Karakter tersisa

Security Code : Not readable? Change text.

Berita Terkini

2 September 2010

Manokwari- Persaingan ketat terjadi pada Pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) di Kabupaten Manokwari. Berdasarkan hasil penghitun ... Selanjutnya

2 September 2010

Jayapura- Masa jabatan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) 2005-2010 akan berakhir oktober nanti. Namun hingga kini belum dilakukan tah ... Selanjutnya

2 September 2010

Manokwari- Maraknya tumpukan sampah di sejumlah tempat di pinggir jalan protokol maupun di kompleks pelayanan publik seperti sekolah d ... Selanjutnya

31 Agustus 2010

Manokwari- Tanggal 1 September besok, KPUD Manokwari siap melaksanakan pemungutan suara Pemilukada. Pasalnya. Logistic diantaranya surat suara ... Selanjutnya

31 Agustus 2010

Manokwari- Ratusan warga kota Manokwari belum terdaftar sebagai pemilih di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Manokwari. Sejumlah pihak ... Selanjutnya