Jaringan Advokasi LSM Papua Barat
Bahasa Indonesia   English

 

 

Headline

Tidak ada Jejak Kasus untuk saat ini.

Siaran Perss

26 Januari 2010

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

SORONG- Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi tampaknya jengah menerima banyak laporan yang menyebutkan kalau penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat belum berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan dikabarkan, pusat pemerintahan yang semestinya berada di Kumurkek yang merupakan ibukota Kabupaten Maybrat juga tidak dilaksanakan karena beberapa kantor SKPD ditempatkan di kampung-kampung atau di distrik di luar Kumurkek. Parahnya lagi dikabarkan rapat-rapat sering dilaksanakan di Kota ataupun di wilayah Kabupaten Sorong.
Untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pemekaran yang baru itu, secara khusus Gubernur Papua Barat Bram Atururi melayangkan surat kepada Penjabat Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim,MM.
Dalam surat Nomor 130/92/GPB/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang sifatnya penting itu, gubernur memerintahkan kepada bupati Maybrat agar kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kumurkek.
Surat yang berisi 3 poin penting itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
Dikatakan gubernur, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Maybrat, maka pada poin pertama gubernur memerintahkan agar penempatan kantor SKPD di distrik dan kampung-kampung di luar ibukota Kabupaten Maybrat agar dikembalikan ke pusat pemerintahan yaitu di Kumurkek.
“Karena secara partisipatif masyarakat telah menyerahkan 23 unit rumah untuk digunakan sementara sebagai kantor SKPD,” ujar gubernur dalam surat penting tersebut.
Selain itu pada poin kedua, gubernur minta agar penempatan
pimpinan DPRD defenitif Kabupaten Maybarat agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk menghindari kemungkinan kesalahan penafsiran terhadap mekanisme pemilihan pimpinan defenitif DPRD Kabupaten Maybrat.
“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas agar melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama kepada Gubernur Papua Barat”. Demikian perintah gubernur dalam suratnya yang ditembuskan kepada menteri dalam negeri, Dirjen Otda Depdagri, bupati Sorong, bupati Sorong Selatan dan ketua sementara DPRD Kabupaten Maybrat.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ditetapkan tersebut harus berada di tempat yang sudah ditetapkan, tidak lari kemana-mana. Seperti di Maybrat letak ibukota di Kumurkek ya harus pemerintahannya diselenggarakan di sana,” ujar Gubernur Bram. (rs)

Share on Facebook      

Komentar

# Nama Tanggal Komentar
1
herman tubur
10 Juni 2010
ada kemungkinan sikap bupati karateker berkaitan dengan konflik diantara beberapa kelompok masyarakat beberapa waktu
ada upaya untuk mengalihkan letak ibu kota kabupaten Maybrat
sampai kapan konflik ini akan terjadi, masyarakat butuh dibangun
2
Kambu
15 Juni 2010
jangan jadikan Kab.Maybrat seperti kabupaten lainnya yang hanya mementingkan kepentngan pribadi dari pada membangun masyarakat,,!!
saya harap Kab.Maybrat bisa jadi contoh bagi Kab.Lainnya di Papua..!!
3
herman tubur
16 Juni 2010
berita ini dirilis tanggal 26 Januari 2010, sekarang sudah bulan juni...progress di Maybrat terkait sistem pemerintahannya bagaimana...yang moderator up date beritanya dong....!!!!
4
VHEE
6 Juli 2010
MNURUT KAMI APA YANG DIKATAKAN BAPAK GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT ITU YANG BETUL- BETUL TERJADI DILAPANGAN SELAMA INI, DAN MENURUT KAMI YANG DILAKUKAN BUPATI KABUPATEN MAYBARAT MENEMPATKAN KANTOR SKPD DI LUAR IBUKOTA KABUPATEN MAYBRAT,YAKNI DI KUMUR
5
Polly Korain
21 September 2010
bangun  maybrat menjadi kabupaten yang besar! jangan hanya untuk kepentingan pribadi semata... rakyat yg menjadi menderita. kalau tidak mampu memimpin, serahkan kepada yg lebih ahli, yg sanggup membangun kesejahteraan masyarakat maybrat....
6
sekor
21 September 2010
orang aifat boleh yang menjadi pemimpin maybrat!!!!!!! contohnya saya yang bermotto : MENJADI BESAR KARENA BENAR!

Memberikan Komentar

Nama :
Komentar :

250 Karakter tersisa
Security Code :

Berita Terkini

10 Juli 2014
Kadis Pendidikan Papua Barat Ditetapkan Sebagai Tersangka ( ILUSTRASI )   MANOKWARI- Penyidik Kejaksaan Manokwari menetapkan Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat, berinisial YB selaku Kuasa Pengguna Ang ...
8 Juli 2014
Dugaan Korupsi MRP-PB Berkas 3 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor ( ILUSTRASI )   MANOKWARI- Tiga tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan kantor MRP Papua Barat tahun 2009 senilai Rp.2,7 miliar, ...
4 Juli 2014
KEJATI PAPUA BANTAH PUTIHKAN SEJUMLAH KASUS DUGAAN KORUPSI Kantor Kejaksaan Tinggi Papua, (dok:tabloidjubi.com)   MANOKWARI- Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Elisa Sahat M. Hutagalung,SH,MH membantah jika ...
3 Juli 2014
VANUATU KEMBALI TEGASKAN KOMITMEN TERHADAP ISU PEMBEBASAN PAPUA BARAT Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman (IST), dok :tabloidjubi.com   Port Moresby, 2/7 (Jubi) – Pemerintah Vanuatu akan terus mendorong i ...
23 Juni 2014
TERBENGKALAI, PEMBANGUNAN SPORT CENTER SUSWENI DI PERTANYAKAN Koordinator JAV LSM Papua Barat, Andris Wabdaron (dok: vogelkoppapua.org)   MANOKWARI- Koordinator Jaringan Advokasi LSM Papua Barat, Andris ...

 

Shoutbox

19-07-2014 08:48


19-07-2014 08:48


19-07-2014 08:48


19-07-2014 08:48


04-07-2014 06:39
Root
kepada yth: Andytrima kasih, kami akan mengkonfirmasi artikel tersebut.
03-07-2014 12:12
Andy
Kepada Yth : Admin Info Korupsi Papua,Kami ingin minta agar artikel Anda di situs ini dengan judul "Bupati Fakfak dan Bahlil Lahadalia Telah Resmi Dilaporkan ke KPK" ini agar dapat segera Anda hapus dikarenakan pemberitaan ini tidak mempunyai bukti o
22-06-2014 22:02
opi12
segab26
19-06-2014 02:53


19-06-2014 02:53


19-06-2014 02:53


Nama :
Pesan :

Kontribusi

Banner Anda

Ukuran : 170px x 40px
Harga : Rp. 300.000 / bulan
Hubungi : (0986) 212392, 081340796997, 081248648965, 081344661392
Info lebih lanjut

 

Kegiatan

Tidak ada Kegiatan untuk saat ini.

Info LSM

Jajak Pendapat

Setujukah anda "DIALOG PAPUA-JAKARTA" dapat menyelesaikan masalah Papua?


 

 

Info

Arsip

Info LSM

Statistik

Page Hit

Hari Ini 1377
Minggu Ini 4408
Bulan Ini 52572
Tahun Ini 397719

Jumlah Pengunjung

Hari Ini 1342
Minggu Ini 4338
Bulan Ini 43299
Tahun Ini 362679