Jaringan Advokasi LSM Papua Barat
Bahasa Indonesia   English

 

 

Headline

  • Kejaksaan Manokwari Belum Periksa Berkas Tersangka

    upload/case_thumbnail_fedora_1421815668.jpg

    MANOKWARI – Hingga saat ini Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manokwari bel ...

    1

Siaran Perss

26 Januari 2010

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

SORONG- Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi tampaknya jengah menerima banyak laporan yang menyebutkan kalau penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat belum berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan dikabarkan, pusat pemerintahan yang semestinya berada di Kumurkek yang merupakan ibukota Kabupaten Maybrat juga tidak dilaksanakan karena beberapa kantor SKPD ditempatkan di kampung-kampung atau di distrik di luar Kumurkek. Parahnya lagi dikabarkan rapat-rapat sering dilaksanakan di Kota ataupun di wilayah Kabupaten Sorong.
Untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pemekaran yang baru itu, secara khusus Gubernur Papua Barat Bram Atururi melayangkan surat kepada Penjabat Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim,MM.
Dalam surat Nomor 130/92/GPB/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang sifatnya penting itu, gubernur memerintahkan kepada bupati Maybrat agar kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kumurkek.
Surat yang berisi 3 poin penting itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
Dikatakan gubernur, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Maybrat, maka pada poin pertama gubernur memerintahkan agar penempatan kantor SKPD di distrik dan kampung-kampung di luar ibukota Kabupaten Maybrat agar dikembalikan ke pusat pemerintahan yaitu di Kumurkek.
“Karena secara partisipatif masyarakat telah menyerahkan 23 unit rumah untuk digunakan sementara sebagai kantor SKPD,” ujar gubernur dalam surat penting tersebut.
Selain itu pada poin kedua, gubernur minta agar penempatan
pimpinan DPRD defenitif Kabupaten Maybarat agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk menghindari kemungkinan kesalahan penafsiran terhadap mekanisme pemilihan pimpinan defenitif DPRD Kabupaten Maybrat.
“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas agar melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama kepada Gubernur Papua Barat”. Demikian perintah gubernur dalam suratnya yang ditembuskan kepada menteri dalam negeri, Dirjen Otda Depdagri, bupati Sorong, bupati Sorong Selatan dan ketua sementara DPRD Kabupaten Maybrat.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ditetapkan tersebut harus berada di tempat yang sudah ditetapkan, tidak lari kemana-mana. Seperti di Maybrat letak ibukota di Kumurkek ya harus pemerintahannya diselenggarakan di sana,” ujar Gubernur Bram. (rs)

Share on Facebook      

Komentar

# Nama Tanggal Komentar
1
herman tubur
10 Juni 2010
ada kemungkinan sikap bupati karateker berkaitan dengan konflik diantara beberapa kelompok masyarakat beberapa waktu
ada upaya untuk mengalihkan letak ibu kota kabupaten Maybrat
sampai kapan konflik ini akan terjadi, masyarakat butuh dibangun
2
Kambu
15 Juni 2010
jangan jadikan Kab.Maybrat seperti kabupaten lainnya yang hanya mementingkan kepentngan pribadi dari pada membangun masyarakat,,!!
saya harap Kab.Maybrat bisa jadi contoh bagi Kab.Lainnya di Papua..!!
3
herman tubur
16 Juni 2010
berita ini dirilis tanggal 26 Januari 2010, sekarang sudah bulan juni...progress di Maybrat terkait sistem pemerintahannya bagaimana...yang moderator up date beritanya dong....!!!!
4
VHEE
6 Juli 2010
MNURUT KAMI APA YANG DIKATAKAN BAPAK GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT ITU YANG BETUL- BETUL TERJADI DILAPANGAN SELAMA INI, DAN MENURUT KAMI YANG DILAKUKAN BUPATI KABUPATEN MAYBARAT MENEMPATKAN KANTOR SKPD DI LUAR IBUKOTA KABUPATEN MAYBRAT,YAKNI DI KUMUR
5
Polly Korain
21 September 2010
bangun  maybrat menjadi kabupaten yang besar! jangan hanya untuk kepentingan pribadi semata... rakyat yg menjadi menderita. kalau tidak mampu memimpin, serahkan kepada yg lebih ahli, yg sanggup membangun kesejahteraan masyarakat maybrat....
6
sekor
21 September 2010
orang aifat boleh yang menjadi pemimpin maybrat!!!!!!! contohnya saya yang bermotto : MENJADI BESAR KARENA BENAR!

Memberikan Komentar

Nama :
Komentar :

250 Karakter tersisa
Security Code :

Berita Terkini

30 Januari 2015
JAV Lirik Dana Hibah Pemkab Manokwari 2014     MANOKWARI,Maness,  Jaringan Advokasi (JAV) LSM Papua Barat,mandapat sejumlah data tentang penggunaan dana hibah Pemkab Manokwari ...
30 Januari 2015
Karangtaruna Palang Dinsos Akibat Penyalagunaan Anggaran 2014 (Lambang Karang Taruna)   MANOKWARI,Maness- Gabungan seluruh ketua Karang Taruna se-Manokwari,pada kamis (29/1) sekitar pukul 09:00 Wit, memala ...
30 Januari 2015
JAV Desak Kejaksaan Transparan Soal Pemeriksaan Sekda (LAMBANG KEJAKSAAN) Manokwari,Manes-  Koordinator Jaringan Advokasi (JAV) LSM Papua Barat,Andris Wabdaron, Meminta Kepala Kejaksaan Negeri M ...
23 Januari 2015
YUNUS BOARI MENGELAK KONTRAK KERJA (ILUSTRASI)               Manokwari, Maness -    Terdakwa Yunus Boari dalam sidan lanj ...
22 Januari 2015
JAV TERUS DORONG PENGUNGKAPAN DUGAAN KORUPSI LINTASAN ATLETIK STADION SANGGENG     (Ilustrasi)     Manokwari,Maness-      Jaringan Advokasi LSM Papua Barat,  Akan terus mendorong ...

 

Shoutbox

30-01-2015 09:32
sepnat naw
membenahi persoalan politik yang terjadi antara provinsi dan daerah secara kusus di kabupaten Maibrat yang belum di selesaikan hingga saat ini jangan membiarkan masyarakat menderita atas kepentingan sekelompok orang dalam kepentingan nya
30-01-2015 09:22
gatot
maju dan mundur nya papua ada di dalam pemikiran masyarakat ..berilah kesempatan pada masyarakat sepenuhnya
29-01-2015 04:18
Putra Sorong
Pangkas korupsi dari gubernur sampai jajarannya yang masih bersembunyi... kasihan masyarakat papua asli yang belum berpakian
27-01-2015 11:27
nenroy
minta root punya nomor hp kaa..
24-01-2015 15:49


26-12-2014 05:37
Herman Anouw
Polda dan Kejati Papua Diminta Tidak Tebang Pilih JAYAPURA - Kapolda Papua dan Kejati Papua beserta jajarannya, diharapkan tidak main tebang pilih dalam memberantas kasus korupsi di Tanah Papua, terutama yang saat ini tersangkut dengan kasus dana Ban
13-11-2014 09:11


13-11-2014 09:11


13-11-2014 09:11


13-11-2014 09:11


Nama :
Pesan :

Kontribusi

Banner Anda

Ukuran : 170px x 40px
Harga : Rp. 300.000 / bulan
Hubungi : (0986) 212392, 081340796997, 081248648965, 081344661392
Info lebih lanjut

 

Kegiatan

Tidak ada Kegiatan untuk saat ini.

Info LSM

Jajak Pendapat

Menurut anda, Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Manokwari dan Papua Barat pada umumnya perlu di PERDA kan?


 

 

Info

Arsip

Info LSM

Statistik

Page Hit

Hari Ini 191
Minggu Ini 15278
Bulan Ini 191
Tahun Ini 62390

Jumlah Pengunjung

Hari Ini 189
Minggu Ini 14035
Bulan Ini 189
Tahun Ini 59381