test 

Jaringan Advokasi LSM Papua Barat

Bahasa Indonesia   English
26 Januari 2010

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

SORONG- Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi tampaknya jengah menerima banyak laporan yang menyebutkan kalau penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat belum berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan dikabarkan, pusat pemerintahan yang semestinya berada di Kumurkek yang merupakan ibukota Kabupaten Maybrat juga tidak dilaksanakan karena beberapa kantor SKPD ditempatkan di kampung-kampung atau di distrik di luar Kumurkek. Parahnya lagi dikabarkan rapat-rapat sering dilaksanakan di Kota ataupun di wilayah Kabupaten Sorong.
Untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pemekaran yang baru itu, secara khusus Gubernur Papua Barat Bram Atururi melayangkan surat kepada Penjabat Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim,MM.
Dalam surat Nomor 130/92/GPB/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang sifatnya penting itu, gubernur memerintahkan kepada bupati Maybrat agar kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kumurkek.
Surat yang berisi 3 poin penting itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
Dikatakan gubernur, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Maybrat, maka pada poin pertama gubernur memerintahkan agar penempatan kantor SKPD di distrik dan kampung-kampung di luar ibukota Kabupaten Maybrat agar dikembalikan ke pusat pemerintahan yaitu di Kumurkek.
“Karena secara partisipatif masyarakat telah menyerahkan 23 unit rumah untuk digunakan sementara sebagai kantor SKPD,” ujar gubernur dalam surat penting tersebut.
Selain itu pada poin kedua, gubernur minta agar penempatan
pimpinan DPRD defenitif Kabupaten Maybarat agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk menghindari kemungkinan kesalahan penafsiran terhadap mekanisme pemilihan pimpinan defenitif DPRD Kabupaten Maybrat.
“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas agar melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama kepada Gubernur Papua Barat”. Demikian perintah gubernur dalam suratnya yang ditembuskan kepada menteri dalam negeri, Dirjen Otda Depdagri, bupati Sorong, bupati Sorong Selatan dan ketua sementara DPRD Kabupaten Maybrat.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ditetapkan tersebut harus berada di tempat yang sudah ditetapkan, tidak lari kemana-mana. Seperti di Maybrat letak ibukota di Kumurkek ya harus pemerintahannya diselenggarakan di sana,” ujar Gubernur Bram. (rs)

Share on Facebook      

Komentar

# Nama Tanggal Komentar
1
herman tubur
10 Juni 2010
ada kemungkinan sikap bupati karateker berkaitan dengan konflik diantara beberapa kelompok masyarakat beberapa waktu
ada upaya untuk mengalihkan letak ibu kota kabupaten Maybrat
sampai kapan konflik ini akan terjadi, masyarakat butuh dibangun
2
Kambu
15 Juni 2010
jangan jadikan Kab.Maybrat seperti kabupaten lainnya yang hanya mementingkan kepentngan pribadi dari pada membangun masyarakat,,!!
saya harap Kab.Maybrat bisa jadi contoh bagi Kab.Lainnya di Papua..!!
3
herman tubur
16 Juni 2010
berita ini dirilis tanggal 26 Januari 2010, sekarang sudah bulan juni...progress di Maybrat terkait sistem pemerintahannya bagaimana...yang moderator up date beritanya dong....!!!!
4
VHEE
6 Juli 2010
MNURUT KAMI APA YANG DIKATAKAN BAPAK GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT ITU YANG BETUL- BETUL TERJADI DILAPANGAN SELAMA INI, DAN MENURUT KAMI YANG DILAKUKAN BUPATI KABUPATEN MAYBARAT MENEMPATKAN KANTOR SKPD DI LUAR IBUKOTA KABUPATEN MAYBRAT,YAKNI DI KUMUR
5
Polly Korain
21 September 2010
bangun  maybrat menjadi kabupaten yang besar! jangan hanya untuk kepentingan pribadi semata... rakyat yg menjadi menderita. kalau tidak mampu memimpin, serahkan kepada yg lebih ahli, yg sanggup membangun kesejahteraan masyarakat maybrat....
6
sekor
21 September 2010
orang aifat boleh yang menjadi pemimpin maybrat!!!!!!! contohnya saya yang bermotto : MENJADI BESAR KARENA BENAR!

Memberikan Komentar

Nama :
Komentar :

250 Karakter tersisa
Security Code :

Berita Terkini

28 November 2014
Pertahankan Robby, Demokrat Dinilai Langgar Komitmen Anti Korupsi (bendera Partai Demokrat)   MANOKWARI- Aktivis Papua Barat menilai pengunduran diri berkas Mentri ESDM Jero Wacik yang juga Sekertaris Majelis ...
28 November 2014
Soal Pimpinan DPR PB, Aktiviis Surati Kemendagri (ilustrasi)   MANOKWARI- Jaringan Advokasi LSM Papua Barat akan melayangkan surat kepada Kementrian Dalam Negeri terkait proses penertiban Sura ...
3 November 2014
BEM UNIPA PALANG KAMPUS MENUNGGU PENJELASAN REKTOR Aksi Demonstrasi BEM dan Mahasiswa UNIPA.(foto:vogelkoppapua.org)   MANOKWARI- Mahasiswa adalah tolak ukur akan suatu bangsa. Agen- agen ...
27 Oktober 2014
Daftar Lagi, Mantan Anggota DPR-PB Jalur Otsus Disorot    (Gedung DPR)                    MANOKWARI, - LP3BH Manokwari meny ...
15 Oktober 2014
LP3BH : Ada Aliran Dana 78 Miliar di Nikmati Oknum Pejabat (ilustrasi)     Manokawari- Direktur LP3BH Papua Barat, yang Christian Warinussy, SH menduga ada aliran dana Rp 78 Miliyar dari dana ...

Login



 



Forgot Password

Shoutbox

13-11-2014 09:11


13-11-2014 09:11


13-11-2014 09:11


13-11-2014 09:11


17-10-2014 17:18
seblon kowi
harap semua bisa akses dgn baik
17-10-2014 17:17
seblon kowi
harap semuanya bisa akses dgn baik
06-10-2014 13:20
sermumes
sobat putra, jika benar plt kdinaskertrasn mkw korupsi sampai milyaran, mari tong cari bukti dan segra lapor ke kejari mkw dan kejati papua
18-09-2014 15:14
ujang
kpk segera usut bantuan dana banjir bandang wasior dan dana RR 156M
18-09-2014 15:12
ujang
kajari mkw,mana tindak lanjut kasus RR banjir bandang wasior dlm pembangunan huntap
18-09-2014 15:10
ujang
kapolda kok ng usut kasus solar ilegal 65 ton diwondama,kasusnya spt masuk peti es
Nama :
Pesan :

Kontribusi

Banner Anda

Ukuran : 170px x 40px
Harga : Rp. 300.000 / bulan
Hubungi : (0986) 212392, 081340796997, 081248648965, 081344661392
Info lebih lanjut

 

Kegiatan

Tidak ada Kegiatan untuk saat ini.

Info LSM

Info

Jajak Pendapat

Menurut anda, wajarkah seorang pejabat di dinas terkait suatu instansi meminta fee hingga 40% dari seorang kontraktor/pengusaha asli papua?


 

 

Arsip


Info LSM

Statistik

Page Hit

Hari Ini 228
Minggu Ini 64048
Bulan Ini 93648
Tahun Ini 748302

Jumlah Pengunjung

Hari Ini 187
Minggu Ini 39757
Bulan Ini 66988
Tahun Ini 675557