Jaringan Advokasi LSM Papua Barat
Bahasa Indonesia   English

 

 

Headline

  • Soal Dana Karang Taruna, Polisi Masih Cari Alat Bukti

    upload/case_thumbnail_fedora_

    MANOKWARI – Penyidik Reskrim polres manokwari kini masih mencari 2 alat bukti untuk mengun ...

    1

Siaran Perss

26 Januari 2010

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

Gubernur Tegur Bupati Maybrat

SORONG- Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi tampaknya jengah menerima banyak laporan yang menyebutkan kalau penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maybrat belum berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan dikabarkan, pusat pemerintahan yang semestinya berada di Kumurkek yang merupakan ibukota Kabupaten Maybrat juga tidak dilaksanakan karena beberapa kantor SKPD ditempatkan di kampung-kampung atau di distrik di luar Kumurkek. Parahnya lagi dikabarkan rapat-rapat sering dilaksanakan di Kota ataupun di wilayah Kabupaten Sorong.
Untuk kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten pemekaran yang baru itu, secara khusus Gubernur Papua Barat Bram Atururi melayangkan surat kepada Penjabat Bupati Maybrat Drs Bernard Sagrim,MM.
Dalam surat Nomor 130/92/GPB/2010 tertanggal 22 Januari 2010 yang sifatnya penting itu, gubernur memerintahkan kepada bupati Maybrat agar kegiatan pemerintahan dipusatkan di Kumurkek.
Surat yang berisi 3 poin penting itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat.
Dikatakan gubernur, dalam rangka efektivitas penyelenggaraan roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Maybrat, maka pada poin pertama gubernur memerintahkan agar penempatan kantor SKPD di distrik dan kampung-kampung di luar ibukota Kabupaten Maybrat agar dikembalikan ke pusat pemerintahan yaitu di Kumurkek.
“Karena secara partisipatif masyarakat telah menyerahkan 23 unit rumah untuk digunakan sementara sebagai kantor SKPD,” ujar gubernur dalam surat penting tersebut.
Selain itu pada poin kedua, gubernur minta agar penempatan
pimpinan DPRD defenitif Kabupaten Maybarat agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD untuk menghindari kemungkinan kesalahan penafsiran terhadap mekanisme pemilihan pimpinan defenitif DPRD Kabupaten Maybrat.
“Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas agar melaporkan hasil pelaksanaannya pada kesempatan pertama kepada Gubernur Papua Barat”. Demikian perintah gubernur dalam suratnya yang ditembuskan kepada menteri dalam negeri, Dirjen Otda Depdagri, bupati Sorong, bupati Sorong Selatan dan ketua sementara DPRD Kabupaten Maybrat.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang sudah ditetapkan tersebut harus berada di tempat yang sudah ditetapkan, tidak lari kemana-mana. Seperti di Maybrat letak ibukota di Kumurkek ya harus pemerintahannya diselenggarakan di sana,” ujar Gubernur Bram. (rs)

Share on Facebook      

Komentar

# Nama Tanggal Komentar
1
herman tubur
10 Juni 2010
ada kemungkinan sikap bupati karateker berkaitan dengan konflik diantara beberapa kelompok masyarakat beberapa waktu
ada upaya untuk mengalihkan letak ibu kota kabupaten Maybrat
sampai kapan konflik ini akan terjadi, masyarakat butuh dibangun
2
Kambu
15 Juni 2010
jangan jadikan Kab.Maybrat seperti kabupaten lainnya yang hanya mementingkan kepentngan pribadi dari pada membangun masyarakat,,!!
saya harap Kab.Maybrat bisa jadi contoh bagi Kab.Lainnya di Papua..!!
3
herman tubur
16 Juni 2010
berita ini dirilis tanggal 26 Januari 2010, sekarang sudah bulan juni...progress di Maybrat terkait sistem pemerintahannya bagaimana...yang moderator up date beritanya dong....!!!!
4
VHEE
6 Juli 2010
MNURUT KAMI APA YANG DIKATAKAN BAPAK GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT ITU YANG BETUL- BETUL TERJADI DILAPANGAN SELAMA INI, DAN MENURUT KAMI YANG DILAKUKAN BUPATI KABUPATEN MAYBARAT MENEMPATKAN KANTOR SKPD DI LUAR IBUKOTA KABUPATEN MAYBRAT,YAKNI DI KUMUR
5
Polly Korain
21 September 2010
bangun  maybrat menjadi kabupaten yang besar! jangan hanya untuk kepentingan pribadi semata... rakyat yg menjadi menderita. kalau tidak mampu memimpin, serahkan kepada yg lebih ahli, yg sanggup membangun kesejahteraan masyarakat maybrat....
6
sekor
21 September 2010
orang aifat boleh yang menjadi pemimpin maybrat!!!!!!! contohnya saya yang bermotto : MENJADI BESAR KARENA BENAR!

Memberikan Komentar

Nama :
Komentar :

250 Karakter tersisa
Security Code :

Berita Terkini

16 April 2014
Dua Terdakwa Dijerat Pasal Gratifikasi Manokwari, Media Papua-  Yeremiar Rumbobiar dan Dullah Golaph, dua dari 3 terdakwa perkara dugaan kurupsi pengadaan alat-alat olahraga pada Kan ...
16 April 2014
KUALITAS OUT PUT PILEG 2014 DI SANGSIKAN MANOKWARI, Maness- Koordinator LSM Papua Barat (JAV-PB), Andris Wabdaron mengatakan, praktik politik uang pada pemilu legislatif 2014, ini lebih leb ...
15 April 2014
Pelanggaran HAM Berat Oknum Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan HAM PAPUAN, Manokwari — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta  segera mengusut dan menyelidiki peristiwa penganiayaan dan ...
15 April 2014
SINKRONISASI PINCANG; PROVINSI PAPUA BARAT TIDAK DILIBATKAN? Pada awal November 2013, Gubernur Papua secara resmi mengundang Gubernur Papua Barat untuk membicarakan draf RUU Pemerintahan Papua yang telah dis ...
15 April 2014
Indonesia Sukses Demokrasi, Tapi Gagal di HAM PAPUAN, Manokwari — Hasil Penghitungan Suara secara cepat (Quick Count) yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI), beserta sejuml ...

 

Shoutbox

25-03-2014 19:19
ian
kesalahan ada pda partai karena tidak melalui proses yang sesunggihny dalam mengankat calon dpr, tidak adanya proses pengkaderan.
15-03-2014 12:44
anak papua
kasus demi kasus korupsi di tanah papua tdk ada yg serius di tindak lanjuti,aparat hukum hanya tebang pilih,sama halnya dengan LSM anti korupsi yg tergantung nego.....sy hanya ingatkan hati@ dng hukum karma yg suatu saat akan jd bumereng buat kalian
14-03-2014 21:40
sekar
dari kita untuk kita
14-03-2014 05:38
Tao
Pileg 2014 di kab Maybrat, Tambrauw, dan kota sorong....tidak jauh berbeda karena para elitnya....tidak mendidik rakyat kecil dalam hal pendidikan politik yg baik dan benar
10-03-2014 09:19
yanus wanimbo
bagaimana dengan Mahasiswa Papua yang kulia di Fakultas Hukum:di Luar tanah Papua, Apakah ada bantuan selain Advokat
06-03-2014 01:16


06-03-2014 01:15


09-01-2014 02:47
ss
laporan
29-12-2013 07:39


25-10-2013 05:03
anak wondama
anda harus bisa terima kritikan, karena anda bukan manusia super, kita manusia hanya bisa merencanakan dan Tuhan yang menentukan semua upayah yang anda jalankan. anda hanya berlindung di balik semua kasus yang anda upayahkan... yang jelas anda punya
Nama :
Pesan :

Kontribusi

Banner Anda

Ukuran : 170px x 40px
Harga : Rp. 300.000 / bulan
Hubungi : (0986) 212392, 081340796997, 081248648965, 081344661392
Info lebih lanjut

 

Kegiatan

Tidak ada Kegiatan untuk saat ini.

Info LSM

Jajak Pendapat

Setujukah anda "DIALOG PAPUA-JAKARTA" dapat menyelesaikan masalah Papua?


 

 

Info

Arsip

Info LSM

Statistik

Page Hit

Hari Ini 1483
Minggu Ini 9154
Bulan Ini 33449
Tahun Ini 202301

Jumlah Pengunjung

Hari Ini 1467
Minggu Ini 8659
Bulan Ini 31345
Tahun Ini 186054